Media China Sorot Penggantian Sri Mulyani oleh Prabowo, Ini Kata Mereka

Latar Belakang Reshuffle dan Sorotan Media Internasional

diwisata.com – Lebih dari dua minggu gelombang demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, terutama menyoroti tunjangan berlebihan untuk anggota DPR yang memicu kemarahan publik. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang dikenal disiplin fiskalnya, tiba‑tiba dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Media internasional langsung menyoroti peristiwa ini, termasuk media China seperti South China Morning Post, serta Reuters.

Dua media ini menyoroti betapa drastisnya pergantian Sri Mulyani—teknokrat paling dihormati di kancah global keuangan Indonesia—yang dianggap telah menjaga kepercayaan investor selama ini. Reuters bahkan menyebut penggantian tersebut sebagai “key woman risk” yang bisa menggoyang stabilitas ekonomi. Media China menyoroti insiden penjarahan rumah Sri Mulyani sebagai simbol kemarahan publik dan pemicu reshuffle.

Media China, termasuk SCMP, menilai perombakan ini bukan semata soal pergantian individu, melainkan sinyal soal berubahnya arah kebijakan fiskal Indonesia—dari konservatif ke lebih ekspansif. Dampaknya pun langsung terasa di pasar, dengan IHSG melemah 1–1,3 % dan rupiah tertekan.

Reaksi Pasar, Investor, dan Risiko Baru

Reshuffle menyebabkan reaksi negatif di pasar: IHSG turun tajam hingga hampir 2 % dan rupiah merosot lebih dari 1 % terhadap USD, memicu intervensi Bank Indonesia. Ini menunjukkan betapa tinggi kepercayaan pasar terhadap Sri Mulyani sebagai “safeguard” kebijakan fiskal

Media China menyoroti bahwa ketidakpastian ini bisa memperbesar risiko capital flight. Seperti diungkap analis dari Pepperstone Research, investor global khawatir tentang prospek defisit dan ketidaktetapan kebijakan.

Siapa Purbaya Yudhi Sadewa: Sosok Pengganti dan Gaya Baru Kebijakan

Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk sebagai pengganti Sri Mulyani. Ia sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS dan dikenal tegas serta teknokratis. Media menyebut dia memiliki latar belakang teknokrat-ekonom yang detail-oriented dan siap mendukung target pertumbuhan ekonomi Prabowo hingga 8 %

Purbaya sendiri menyatakan bahwa 8 % bukan angka mustahil, dan pemerintah harus mendorong investasi baik dari sektor publik maupun swasta dengan kebijakan fiskal yang pro‑growth

Meski demikian, media China mencatat kekhawatiran investor: apakah kebijakan pertumbuhan cepat akan mengorbankan disiplin fiskal? Apakah ruang defisit akan melebar?

Media China sebagai Cermin Persepsi Global tentang Krisis

Media China sorot Sri Mulyani penggantian bukan sekadar headline; liputan mereka menjadi cermin bagaimana dunia melihat perubahan kebijakan ekonomi Indonesia.

Fokus pada Risiko Eksternal dan Investor

Media China, terutama SCMP, menyoroti risiko pelemahan pasar keuangan dan potensi rekayasa kebijakan yang mengurangi kredibilitas fiskal. Mereka memperingatkan bahwa keputusan ini bisa menggerus kepercayaan investor yang dibangun bertahun‑tahun oleh Sri Mulyani.

Sorotan Simbolis Protes dan Ketegangan Sosial

Media juga memberi sorotan pada aspek simbolis: rumah Sri Mulyani dijarah pada 31 Agustus, mewakili puncak penggeraman publik terhadap elite politik. Sorotan ini menggambarkan bagaimana tekanan sosial bisa mengubah arah kebijakan pemerintahan.

Penutup – Tantangan dan Peluang Menuju Ekonomi Pro‑Growth

Perpindahan dari Sri Mulyani ke Purbaya menandai titik belok kebijakan fiskal Indonesia. Pemerintah tampak memprioritaskan pertumbuhan cepat lewat pengeluaran besar seperti program makanan gratis dan investasi strategis. (Media China sorot Sri Mulyani penggantian sebagai indikator perubahan kurs kebijakan.)

Namun tantangannya tidak ringan: menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas fiskal, menjaga kepercayaan investor, serta mengatasi ketidakpuasan publik.

(Penutup): Rekap Singkat

  • Media China sorot Sri Mulyani penggantian sebagai refleksi kekhawatiran pasar dan ketidakpastian ekonomi global.

  • Penunjukan Purbaya menunjukkan shift ke pertumbuhan proaktif, tapi membawa risiko.

  • Pemerintah harus hati‑hati menjaga kredibilitas dalam melaksanakannya.