Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo menjadi sorotan utama akhir Oktober 2025. Memasuki tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, publik dan berbagai lembaga independen mulai mengevaluasi performa pemerintahannya secara komprehensif. Artikel ini akan membedah evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo dari berbagai sisi: pencapaian politik dan kebijakan, kritik yang muncul terutama dalam hal hak asasi manusia dan partisipasi publik, serta tantangan utama yang harus dihadapi ke depan.
Konsolidasi Politik dan Stabilitas Pemerintahan
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa salah satu fokus utama adalah konsolidasi politik untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Pemerintah Prabowo-Gibran tampak melakukan penyusunan kabinet yang inklusif, mengajak partai-partai mantan oposisi untuk bergabung dalam koalisi, serta mengedepankan narasi “penyatuan” pasca pemilu. ANTARA News+1
Penyusunan kabinet disebut sebagai salah satu bentuk strategi konsolidasi. Misalnya, tokoh-tokoh dari partai yang sebelumnya bersaing di pemilu dilibatkan dalam kabinet pemerintahan. ANTARA News Langkah ini diharapkan dapat mengurangi polarisasi politik dan memperkuat dukungan legislatif terhadap agenda pemerintahan Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya stabilitas dalam menjalankan reformasi kebijakan. Konsolidasi ini dibangun dengan menyampaikan narasi bahwa “mereka yang kalah harus besar hati, dan yang menang harus mengajak orang lain” sebagai prinsip tata-kelola. ANTARA News Namun demikian, konsolidasi politik seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah inklusi politik ini benar-benar meningkatkan partisipasi atau justru memperkuat elit yang sudah ada?
Secara umum, dari sisi politik, pemerintahan Prabowo bisa dikatakan mendapatkan modal stabilitas relatif baik pada awal periode. Tetapi, stabilitas sendiri bukan jaminan untuk keberhasilan kebijkan maupun partisipasi publik—itulah yang kemudian menjadi sorotan para pengamat dan masyarakat.
Pencapaian Kebijakan: Agenda Digital dan Reformasi Data
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, salah satu pencapaian yang cukup menonjol adalah percepatan transformasi digital dan integrasi data pemerintahan. Fokus utama yang diangkat adalah sistem data tunggal nasional atau National Single Socioeconomic Data (DTSEN) yang kini diimplementasikan untuk memusatkan basis data sosial-ekonomi di seluruh kementerian/lembaga. OpenGov Asia
Sistem DTSEN bertujuan menghilangkan duplikasi data dan memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial, sehingga diharapkan mengurangi pemborosan anggaran serta mempercepat kebijakan berbasis data. Presiden Prabowo sendiri menyampaikan bahwa “data yang salah dapat menyebabkan pemborosan finansial. Data yang salah bisa membuat yang berhak tidak menerima bantuan.” OpenGov Asia
Implementasi ini menunjukkan sinyal positif bahwa pemerintahan Prabowo mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien dan transparan—setidaknya dalam narasi dan kebijakan teknis. Namun, tantangan implementasi tetap besar: integrasi data lintas kementerian, jejaring teknologi di daerah, serta jaminan keamanan dan privasi data menjadi perhatian kritis.
Dalam kerangka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, kebijakan ini bisa dianggap sebagai “pencapaian strategis” yang dapat menjadi fondasi bagi reformasi birokrasi dan pelayanan publik jangka panjang. Tetapi keberhasilan penuh akan sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang efektif.
Kritik Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Publik
Walaupun terdapat pencapaian di bidang konsolidasi politik dan reformasi digital, dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo muncul kritik tajam mengenai penegakan hak asasi manusia (HAM) dan tingkat partisipasi publik. Beberapa lembaga masyarakat sipil menilai bahwa dalam praktiknya terjadi erosi serius terhadap hak kebebasan berpendapat, demonstrasi, dan kontrol sipil terhadap militer. Asia News Network+1
Salah satu kritik utama adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa yang muncul ketika Prabowo menandai satu tahun masa jabatannya. Mahasiswa di Jakarta menuntut transparansi, partisipasi publik, dan pengakhiran program-program yang dianggap bermasalah—seperti program makan gratis yang dilaporkan menimbulkan keracunan makanan bagi ribuan siswa. CNA Aktivisme mahasiswa dan warga sipil kemudian mendapatkan respons keras dari aparat, yang menjadi sorotan media internasional terkait kondisi demokrasi di Indonesia. ABC
Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, maka aspek HAM dan partisipasi publik menjadi dua dimensi yang sangat penting namun bermasalah. Reformasi data dan konsolidasi politik tidak akan lengkap jika tidak diiringi dengan penghormatan terhadap hak sipil-politik, kebebasan pers, dan transparansi penuh. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, terdapat risiko bahwa perkembangan demokrasi bisa stagnan atau bahkan mundur.
Tantangan Besar ke Depan dan Agenda Prioritas
Melihat hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, terdapat beberapa tantangan besar yang harus segera dihadapi agar momentum positif dapat diteruskan dan kritik bisa direduksi.
Tantangan Pelaksanaan Kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan konsolidasi politik dan digital governance belum otomatis berarti keberhasilan di lapangan. Integrasi data seperti DTSEN memerlukan investasi besar di infrastruktur, pelatihan SDM, dan perubahan budaya birokrasi—yang umumnya lambat di banyak daerah. Jika implementasi tertunda atau bermasalah, maka evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo bisa dianggap sebagai “banyak janji” dibanding kenyataan.
Tantangan Demokrasi dan HAM
Kedua, tantangan demokrasi masih besar—termasuk kontrol militer dalam urusan sipil, ruang kritik publik, dan isu hak asasi manusia. Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo harus mencakup bagaimana pemerintah akan merespon kritik dari masyarakat sipil, memperkuat lembaga independen, dan menjamin kebebasan berpendapat. Tanpa itu, stabilitas politik bisa saja rapuh dan legitimasi pemerintahan akan terus diuji.
Agenda Prioritas ke Depan
Ketiga, agenda prioritas ke depan termasuk memperkuat pelayanan publik berbasis data, memperluas inklusi sosial, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi pemerintahan dengan partisipasi publik. Dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo, aspek transformasi digital sudah muncul sebagai inovasi, tetapi aspek “kemanusiaan” dan “kepemimpinan demokratis” masih harus diperkuat.
Dengan demikian, evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo adalah refleksi kritis yang penting: sektor‐sektor teknis menunjukkan kemajuan, namun aspek kelembagaan, demokrasi, dan partisipasi publik masih memerlukan perhatian intensif. Keberhasilan perjalanan lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah menanggapi hambatan ini.
Penutup
Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa perjalanan satu tahun awal ini bukan hanya tentang pesta politik atau selebrasi, melainkan tantangan nyata dalam menggabungkan stabilitas politik, efisiensi pemerintahan, dan penghormatan terhadap hak serta partisipasi publik. Konsolidasi politik dan reformasi data memberikan fondasi yang kuat, namun kritik terkait hak asasi manusia dan demokrasi tidak boleh diabaikan jika pemerintahan ini ingin memperoleh legitimasi jangka panjang.
Ke depan, pemerintah Prabowo-Gibran dituntut untuk bergerak dari sekadar janji ke implementasi yang inklusif, transparan, dan berbasis hak. Evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo hanyalah titik awal — suksesnya akan diukur dari apakah perubahan yang dirasakan masyarakat sehari-hari benar-benar terjadi, dan apakah kebijakan yang digulirkan bisa dirasakan secara nyata oleh semua lapisan rakyat.
Referensi
-
“One year on, Prabowo bets on political consolidation.” ANTARA, 20 Oktober 2025. ANTARA News
-
“Indonesian students stage protest as Prabowo marks a year in office.” Channel News Asia, 20 Oktober 2025. CNA
-
“Indonesia’s President Prabowo Subianto’s first year shows steep human rights decline.” AsiaNews Network, 14 Oktober 2025. Asia News Network
-
“Indonesia: National Single Socioeconomic Data System Boosts Digital Governance.” OpenGovAsia, 22 Oktober 2025. OpenGov Asia
-
“Prabowo Subianto.” Wikipedia. (untuk background)
